Indonesia Dukung Resolusi PBB di Libya Dengan Syarat

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah mendukung pelaksanaan resolusi PBB dalam penyelesaian konflik internal di Libya. Namun, menurutnya, resolusi yang dijalankan tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan dari warga sipil di Libya.

Dua poin itu sudah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB. "Kekerasan tidak menyelesaikan permasalahan, siapapun juga," kata Marty di Kantor Presiden, Kamis (24/3).

Saat ini, kata Marty, Indonesia sedang memikirkan peran yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik di Libya. Hari ini, Presiden bertemu utusan khusus Raja Arab Saudi dan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam di sela-sela Rapat Kabinet Paripurna. "Bagaimana negara seperti Indonesia bisa berikan kontribusi. Kita tidak berpangku tangan, diam," katanya.

Indonesia berharap terciptanya situasi kondusif agar masyarakat Libya bisa menentukan nasib mandiri tanpa intervensi pihak manapun juga. "Jadi proses politik dan perlindungan warga sipil," katanya.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan pertemuan dengan utusan Raja Arab Saudi itu dilakukan untuk menjelaskan perkembangan di Timur Tengah, misalnya di Libya dan khususnya di kondisi terakhir Bahrain. "Secara jelas disampaikan pada utusan Arab harus dicarikan pemecahan langgeng sehingga kondisi Timur Tengah membaik," katanya.

Namun, kata Faizasyah, bentuknya masih dipertimbangkan. Setidaknya, mereka sudah dapatkan pemahaman bahwa indonesia melihat perlu ada pemecahan secara tuntas. Esensi resolusi untuk menghindarkan jatuhnya masyarakat sipil. "Implementasi resolusi harus perhatikan nasib warga sipil," katanya. (Tempo Interaktif)